Korupsi: Kejahatan Luar Biasa Yang Berdampak Masif Terhadap Segala Aspek Kehidupan

BUKAN suatu rahasia lagi bahwa negara Indonesia memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi. Bahkan kita bisa mendapatinya dalam hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari, seperti tidak datang tepat waktu saat menghadiri pertemuan, atau menambah waktu ketika suatu pertemuan seharusya telah selesai. Menurut Transparency International (TI) tahun 2019, Indonesia berada dalam peringkat 85 dari 180 negara dengan skor 40/100. Angka yang masih pantas disebut tinggi, namun mengalami peningkatan sebanyak 2 angka dibanding tahun 2018. Artinya, pergerakan Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi mengalami kemajuan yang positif.

Meskipun mengalami progress yang cukup baik, tetap tidak bisa dielak bahwa korupsi di Indonesia masih menjamur dan memberikan dampak di banyak sektor kehidupan, mulai dari kerugian dalam ekonomi negara hingga ke lingkungan alam.

1. Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi

Negara-negara berkembang umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang lemah dan jumlah kemiskinan yang tinggi. Korupsi menyebabkan kesejahteraan semakin sulit untuk digapai karena yang kaya akan semakin kaya akibat mengambil hak orang-orang di sekitarnya, memberikan kewenangan kepada orang-orang yang tidak bertanggungjawab hingga merugikan banyak orang. Korupsi melemahkan investasi domestik maupun asing, menghantui investor yang harus dihadapkan dengan segala tetek bengek perizinan usaha. Berkurangnya investasi usaha memberi dampak besar terhadap sedikitnya penyerapan tenaga kerja, hingga angka kemiskinan pun semakin beranak-pinak.

Ilustrasi: Kemiskinan di Indonesia. (Sumber: Anadolu-Agency)

Hutang negara pun membengkak untuk memenuhi segala kebutuhan yang merupakan akibat dari kejahatan korupsi.

2. Dampak Korupsi di Bidang Sosial

Budaya korupsi yang seolah mengakar di dalam masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa, menjalar kemana-mana dan saling bersentuhan. Karena setiap harinya manusia akan berkembang, budaya korupsi tersebut juga akan terbawa ke segala bidang. Seseorang yang sudah terbiasa menyaksikan maupun melakukan korupsi ‘kecil’ saat masih anak-anak memiliki potensi melakuakn hal yang sama saat dia diberikan kewenangan. Hak-hak masyarakat yang diambil mampu mendorong tindakan-tindakan kriminalitas, sebagian besar karena adanya tekanan dari perekonomian yang sulit. Pejabat korup yang berfokus memperkaya dirinya sendiri akan tutup mata terhadap penuntasan kemiskinan di negaranya.

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun menjadi berkurang. Hal tersebut tentunya akan berefek kepada partisipasi yang rendah, dimana masyarakat menjadi masa bodoh, abai, dan tidak mau tahu dengan penyelenggaraan pemerintahan. Hasrat berwirausaha pun menurun, karena masyarakat enggan jika membuka usaha harus berurusan dengan tendensi-tendesi korupsi. Keberpihakan pada oknum-oknum tertentu membuat masyarakat menciut sebelum sempat mencoba.

3. Dampak Korupsi di Bidang Birokrasi Pemerintahan

Birokrasi menjadi sasaran empuk untuk dijadikan ladang kejahatan korupsi. Segala peraturan perundang-undangan dibuat menjadi tidak efektif dan efisien hingga melahirkan berbagai kelumit perizinan berusaha. Investor pun kehilangan minat terlebih dahulu sebelum sempat menanamkan modal. Korupsi seolah menjadi pajak tambahan jika ingin menjalankan perusahaan. Pengaturan dalam berusaha juga jadi lambat penyelesaiannya, disebabkan oleh birokrasi yang rumit.

4. Dampak Korupsi di Bidang Politik

Pemimpin yang lahir melalui korupsi, termasuk suap saat mendapatkan jabatannya, berpotensi melahirkan sikap destruktif. Korupsi memberi akses yang luas bagi orang-orang tidak professional untuk menduduki kursi-kursi pemerintahan. Ketidakjujuran dalam mengemban kekuasaan, menyelewengkan kewenangan, juga kelayakan yang patut untuk dipertanyakan mengambil andil yang besar dalam rusaknya sistem pemerintahan.

Partisipasi masyarakat yang rendah juga mempengaruhi jumlah golput dalam pemilihan umum. Pemilik modal yang ‘mensponsori’ berbagai partai politik akhirnya juga ikut campur tangan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan.

5. Dampak Korupsi di Bidang Lingkungan Alam

Perizinan yang tidak tersaring secara baik dalam tahap birokrasi berhasil meloloskan banyak pihak-pihak tak bertanggungjawab. Dalam sektor lingkungan hidup, sudah banyak ditemui kegiatan illegal-dilegalkan yang merusak lingkungan demi keuntungan pribadi maupun organisasi. Baru-baru ini masyarakat digegerkan dengan perusahaan asing yang melakukan pembakaran hutan besar-besaran di Papua dengan alasan pembukaan lahan, di saat hal tersebut sudah jelas mengganggu ekosistem yang ada. Sementara kerusakan ekosistem akan menciptakan kerusakan yang lebih luas untuk lingkungan, termasuk manusia.

Ilustrasi: Pembakaran hutan di Papua yang diduga dilakukan secara sengaja oleh perusahaan asal Korea Selatan. (Sumber: Pexels, Portal Probolinggo)

Kasus lainnya adalah perizinan pembukaan lahan kelapa sawit yang merusak kontur tanah hingga tidak bisa ditanami lagi, ditinggal begitu saja menjadi lahan kering. Ada pula perusahaan tambang yang tidak menutup kembali galiannya, hingga menimbulkan berbagai kejadian berbahaya yang tidak mengenakan.

Dampak yang telah disebutkan hanyalah sebagian kecil dari dampak yang ada. Masih banyak kerugian lain yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukannya kemauan bersama yang kuat untuk mengurangi segala kemungkinan yang ada, mulai dari kehidupan sehari-hari seperti bersikap jujur dan menghargai orang lain.

Referensi:

Fatul, Ri. 2016. 7 Dampak Masif Korupsi. Diakses pada 14 Desember 2020 di https://www.kompasiana.com/ftl/58249af5c6afbd1b63337e55/7-dampak-masif-korupsi?page=all

Mukodi. 2017. Korupsi dan Kebangkrutan Sebuah Bangsa. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan ABDIMAS, Pacitan: 14 Oktober 2017

Sugiyanto. 2019. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Mimbar Bumi Bengawan, Volume 12, Nomor 28.